Dokumenter Al-Jazeera baru-baru ini mengungkap motif utama Belanda di balik Perang Kemerdekaan Indonesia 1945–1949: uang. Selama tiga abad, Belanda menaklukkan Nusantara dengan strategi “adu domba,” mengeksploitasi kekayaan alam dan tenaga kerja. Imperium mereka runtuh saat Jepang datang pada 1942. Pasca-Jepang menyerah, Belanda kembali untuk mempertahankan kekayaan senilai USD 100 juta per tahun (nilai saat ini), totalnya mencapai USD 30 triliun, yang membiayai zaman keemasan mereka.
Untuk melindungi kepentingan ini, Belanda melancarkan operasi militer yang disebut “aksi polisionil” guna menghindari kecaman internasional atas kejahatan perang. Pengakuan kedaulatan Indonesia pada 1949 terjadi setelah tekanan AS melalui ancaman pemotongan bantuan Marshall Plan.
Dari Kekuasaan Kolonial ke Hukum: Warisan yang Sulit Dilepas
Meski Indonesia merdeka, jejak penjajahan Belanda tetap ada. Hukum kolonial, seperti KUHP dan KUHPerdata, masih digunakan pasca-kemerdekaan sampai hari ini di ulang tahun kemerdekaan ke 80. Oleh siapa? Oleh politisi dan pemimpin yang rakus dan tamak berjiwa kolonial.
Hari ini kita masih menghadapi:
1. Sistem Hukum Sekuler: Berbasis pemikiran sekuler, bertentangan dengan nilai-nilai spiritualluia spiritual masyarakat Indonesia.
2. Mengikis Adat dan Agama: Hukum individualis Belanda sering bertentangan dengan hukum adat yang komunal, menyebabkan konflik seperti sengketa tanah.
3. Alat Penguasa: Pasal hukum “karet” seperti penghinaan dan makar kerap digunakan untuk membungkam kritik dan mempertahankan kekuasaan.
Kemerdekaan Indonesia bukan hanya lepas dari pendudukan militer, tetapi juga perjuangan melawan warisan hukum kolonial yang tidak adil. Membangun sistem hukum berbasis nilai adat dan agama tetap menjadi tantangan besar.
